Scroll untuk baca artikel
Opini

Paradoks UU Perampasan Aset: Pisau Bedah Korupsi atau Pisau Baru Penguasa?

×

Paradoks UU Perampasan Aset: Pisau Bedah Korupsi atau Pisau Baru Penguasa?

Sebarkan artikel ini
WhatsApp Image 2026-05-09 at 02.55.31
Harry Yulianto, Dosen STIE YPUP Makassar.

Penulis : Harry Yulianto, Dosen STIE YPUP Makassar

Edukasi Update, Opini – Setelah delapan belas tahun bergulir di parlemen, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akhirnya memperoleh persetujuan DPR untuk disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna pada 19 November 2026. Gagasan ini pertama kali diusulkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 2008 dan melewati tiga masa kepresidenan sebelum mencapai titik penyelesaian.

Harapan publik terhadap regulasi ini tentu besar. Indonesia akhirnya memiliki landasan hukum yang diharapkan mampu memiskinkan koruptor, memutus aliran keuntungan kejahatan, serta memulihkan aset negara dan kerugian korban. Namun, keberhasilan sebuah instrumen hukum tidak cukup diukur dari seberapa besar kewenangan yang diberikan kepada negara untuk merampas aset. Efektivitasnya juga ditentukan oleh sejauh mana kewenangan tersebut dibatasi melalui mekanisme pengawasan, perlindungan hak asasi manusia, dan pertanggungjawaban aparat yang menjalankannya.

Telaah YLBHI (2026) terhadap draf final RUU tertanggal 16 November 2026 menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam desain pengawasan, perlindungan HAM, hukum acara, dan potensi penyalahgunaan kewenangan. Kritik tersebut memperlihatkan bahwa instrumen yang dirancang untuk memberantas korupsi justru berpotensi melahirkan persoalan baru apabila tidak disertai pengawasan kelembagaan yang memadai.

Untuk memahami persoalan tersebut, pendekatan follow the money menjadi relevan sebagai pisau analisis. Pendekatan ini berangkat dari pemikiran bahwa hasil kejahatan merupakan sumber daya yang menghidupi dan memungkinkan tindak pidana terus berlangsung. Karena itu, penegakan hukum tidak cukup hanya berorientasi pada pengejaran pelaku (follow the suspect), tetapi harus diperluas pada penelusuran aliran dana, pelacakan, dan perampasan aset yang berasal dari tindak pidana (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2015). Perspektif ini menempatkan UU Perampasan Aset sebagai instrumen untuk memutus mata rantai keuntungan kejahatan, bukan sebagai pembenaran bagi lahirnya kewenangan baru yang berpotensi disalahgunakan.

Pertanyaannya kemudian bukan lagi apakah Indonesia membutuhkan UU Perampasan Aset, sebab kebutuhannya nyata dan mendesak. Persoalan yang lebih penting adalah bagaimana memastikan instrumen tersebut efektif memberantas kejahatan tanpa membuka ruang kesewenang-wenangan baru. Di sinilah paradoks kebijakan ini perlu dibedah: mengakui terobosan positifnya, sekaligus menguji kelemahan substansi dan prosedur yang dapat mengancam prinsip negara hukum.

Instrumen Baru Pemulihan Aset

Salah satu terobosan penting UU Perampasan Aset adalah perluasan ruang lingkup tindak pidana yang dapat dijangkau, tidak terbatas pada korupsi. Regulasi ini juga mencakup penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi serta berdampak pada perekonomian masyarakat luas. Cakupan tersebut relevan untuk menghadapi berbagai kejahatan ekonomi modern, seperti investasi bodong, perdagangan saham ilegal, penipuan kripto, hingga penyelenggaraan perjalanan umrah ilegal.

Perluasan tersebut penting karena dampak kejahatan ekonomi tidak berhenti pada penghukuman pelaku. Korban investasi bodong, tidak hanya membutuhkan kepastian hukum, tetapi juga pemulihan kerugian yang telah dialami. Tanpa mekanisme pengembalian aset yang efektif, penegakan hukum berisiko berhenti pada pemidanaan pelaku, sementara korban tetap menanggung konsekuensi ekonomi kejahatan. Karena itu, pemulihan hak korban semestinya menjadi bagian integral dari penegakan hukum melalui mekanisme perampasan dan pengembalian aset berdasarkan putusan pengadilan.

Terobosan lainnya terletak pada penerapan mekanisme Non-Conviction Based Forfeiture (NCBF). Mekanisme ini memungkinkan perampasan aset melalui proses hukum yang tidak bergantung pada adanya putusan pemidanaan terhadap pelaku. Artinya, negara tidak selalu harus menunggu putusan pidana berkekuatan hukum tetap untuk mengupayakan perampasan aset yang diduga berasal dari tindak pidana. Meskipun demikian, NCBF bukan berarti negara dapat merampas aset tanpa proses dan putusan pengadilan.

Kebutuhan terhadap mekanisme tersebut menjadi semakin nyata ketika pelaku melarikan diri, meninggal dunia, atau mengalami kondisi kesehatan permanen yang menyebabkan proses pidana tidak dapat dilanjutkan. Situasi serupa juga terjadi ketika aset disembunyikan atau dialihkan, sehingga penegakan hukum melalui jalur pemidanaan konvensional menghadapi hambatan. Melalui NCBF, negara memiliki alternatif untuk mencegah hasil kejahatan tetap dinikmati pelaku atau pihak yang memperoleh keuntungan darinya.

Kombinasi antara perluasan cakupan tindak pidana dan penerapan NCBF memperlihatkan potensi besar UU Perampasan Aset dalam memperkuat pemulihan aset. Namun, efektivitas instrumen tersebut tidak hanya ditentukan oleh luasnya kewenangan yang diberikan kepada negara. Persoalan yang lebih mendasar justru terletak pada bagaimana kewenangan luar biasa itu dikendalikan agar tidak berkembang menjadi ruang kesewenang-wenangan aparat.

Asimetri Kuasa: Kewenangan Tanpa Pengawasan Setara

UU Perampasan Aset memberikan kewenangan luas kepada negara untuk menelusuri, menghentikan transaksi, memblokir, menyita, meminta dokumen, merampas, hingga mengelola aset. Kewenangan tersebut memang diperlukan untuk menghadapi kompleksitas kejahatan ekonomi. Namun, besarnya kewenangan harus diimbangi dengan mekanisme pengawasan, pembatasan kekuasaan, dan pertanggungjawaban yang sepadan. Tanpa keseimbangan tersebut, efektivitas penegakan hukum justru dapat berhadapan dengan risiko penyalahgunaan kewenangan.

Salah satu celah mendasar dalam desain UU Perampasan Aset adalah tidak diaturnya secara memadai konsep unexplained wealth, yakni kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usul perolehannya. Ketiadaan instrumen ini berpotensi membatasi kemampuan negara untuk menelusuri kekayaan tidak wajar, terutama apabila nilai aset yang dimiliki pejabat publik tidak sebanding dengan sumber penghasilan sahnya. Persoalan tersebut menjadi semakin penting karena kekayaan hasil kejahatan sering kali disamarkan melalui berbagai transaksi dan kepemilikan berlapis.

Tidak dimasukkannya ketentuan unexplained wealth juga memunculkan pertanyaan kritis mengenai keberpihakan politik dalam proses legislasi. Apakah ketiadaan instrumen tersebut semata-mata merupakan pilihan desain kebijakan, atau justru mencerminkan kekhawatiran bahwa mekanismenya dapat menjangkau kepentingan ekonomi elite politik dan pemerintahan? Pertanyaan ini memang tidak dapat dijadikan kesimpulan mengenai motif para pembentuk undang-undang, tetapi cukup beralasan untuk menguji konsistensi komitmen pemberantasan korupsi.

Pengalaman negara lain memperlihatkan bahwa kewenangan perampasan aset memang membutuhkan pengawasan yang kuat agar tidak mengorbankan prinsip keadilan. Di Inggris, Proceeds of Crime Act 2002 (PoCA) dan mekanisme Unexplained Wealth Order (UWO) menuai kritik karena berpotensi menimbulkan persoalan terkait asas praduga tak bersalah dan perlindungan hak asasi manusia berdasarkan Pasal 6 Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa. Kritik tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas perampasan aset harus tetap ditempatkan dalam batas-batas perlindungan hak individu (Fair Trials, 2025; Lewis Nedas Law, 2026).

Australia memberikan contoh pengawasan legislatif yang lebih terstruktur melalui Proceeds of Crime Act 2002. Pasal 179U mengatur pengawasan parlemen terhadap pelaksanaan ketentuan tertentu mengenai unexplained wealth melalui Parliamentary Joint Committee on Law Enforcement. Komite tersebut memiliki kewenangan meminta keterangan dari lembaga penegak hukum terkait serta menerima laporan tahunan dari Kepala Australian Federal Police (AFP). Mekanisme ini diperkuat oleh Parliamentary Joint Committee on Law Enforcement Act 2010, yang memberikan mandat kepada komite untuk memantau kinerja AFP, memeriksa laporan tahunannya, dan menyampaikan hasil pengawasan kepada parlemen (Australian Government, 2002, s.179U; Australian Government, 2010, s.7).

Sementara itu, Irlandia membangun arsitektur akuntabilitas melalui Criminal Assets Bureau, yang operasionalnya diikat dalam perjanjian pengawasan dengan Kementerian Kehakiman dan diaudit oleh Comptroller and Auditor General (Government of Ireland, 2023). Ketiga pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa kewenangan perampasan aset membutuhkan pengawasan yang sesuai dengan karakter dan besarnya risiko kekuasaan. Pengawasan legislatif, administratif, dan audit dapat menjadi instrumen yang saling melengkapi untuk memastikan kewenangan negara tidak berjalan tanpa kendali.

Prinsip tersebut menjadi semakin penting ketika melihat desain kelembagaan UU Perampasan Aset di Indonesia, khususnya terkait absennya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tidak disebutnya KPK dalam pengaturan UU ini menimbulkan persoalan mengenai kesinambungan kewenangan dan koordinasi antarlembaga dalam pemberantasan korupsi. Apabila perkara yang semula ditangani KPK harus dialihkan kepada kejaksaan untuk kepentingan mekanisme perampasan aset, maka efektivitas koordinasi dan pembagian kewenangan antarlembaga patut dikaji secara kritis.

Persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut pembagian tugas birokrasi, melainkan konsistensi desain kelembagaan pemberantasan korupsi. Memberikan kewenangan perampasan aset yang begitu besar tanpa memastikan koordinasi dengan lembaga antikorupsi yang telah memiliki mandat dan pengalaman khusus berpotensi menciptakan fragmentasi penegakan hukum. Kondisi ini menjadi anomali kebijakan, terutama ketika tujuan utama UU adalah memperkuat efektivitas pemberantasan korupsi.

Defisit Legitimasi Demokratis

Persoalan UU Perampasan Aset tidak hanya terletak pada substansi pengaturan, tetapi juga pada proses pembentukannya. Secara kuantitatif, DPR mengklaim telah menyelenggarakan 87 kali Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) sejak 2025 sebagai bagian dari proses penyerapan aspirasi publik.

Namun, frekuensi pertemuan tidak serta-merta membuktikan terwujudnya partisipasi publik yang bermakna. Partisipasi yang substantif juga mensyaratkan keterbukaan dokumen, akses terhadap substansi rancangan undang-undang, serta kesempatan bagi masyarakat untuk menilai sejauh mana aspirasi mereka dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Tanpa prasyarat tersebut, publik hanya ditempatkan sebagai peserta konsultasi tanpa memiliki ruang yang memadai untuk menguji hasil pembahasan legislasi.

Kritik terhadap proses ini menguat karena draf resmi RUU tidak tersedia secara terbuka hingga menjelang pengesahan. Pukat UGM menilai pembahasan tersebut bermasalah secara formil karena masyarakat tidak memiliki akses memadai untuk memverifikasi apakah masukan yang disampaikan benar-benar diakomodasi atau justru diabaikan (Suara.com, 19/11/2026). Situasi ini memperlihatkan bahwa banyaknya forum konsultasi tidak otomatis menjamin transparansi dan kualitas partisipasi publik.

Proses pengesahan juga mengindikasikan kecenderungan memprioritaskan pemenuhan target politik dibandingkan pematangan substansi regulasi. Dokumen resmi DPR sebelumnya mencantumkan target penyelesaian RUU Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026 (JDIH DPR RI, 27/8/2026). Namun, setelah delapan belas tahun tertahan, pembahasan justru berlangsung dalam waktu relatif singkat hingga akhirnya disetujui pada 19 November 2026. Kecepatan tersebut patut diapresiasi apabila disertai kualitas pembahasan yang memadai, tetapi menjadi persoalan ketika transparansi dan partisipasi publik tidak berjalan seimbang.

Hasil pembahasan juga menyisakan pertanyaan mengenai tidak diakomodasinya sejumlah tuntutan penting, terutama pengaturan unexplained wealth dan pelibatan KPK. Kecepatan dalam proses legislasi tidak dapat dijadikan tolok ukur efisiensi apabila mengorbankan transparansi dan partisipasi publik, sebab kondisi tersebut justru melemahkan legitimasi demokratis.

Legitimasi sebuah undang-undang tidak hanya bersumber dari terpenuhinya prosedur formal pengesahan, tetapi juga dari kualitas proses deliberasi yang melandasinya. Regulasi yang dibentuk tanpa keterbukaan dan partisipasi bermakna akan selalu membawa beban kecurigaan publik, sekalipun telah memenuhi tahapan formal legislasi. Karena itu, kritik terhadap proses pembentukan UU Perampasan Aset bukan hanya persoalan teknis, melainkan bagian dari pertanggungjawaban demokratis para pembentuk undang-undang.

Paradoks yang Harus Dihadapi, Bukan Dihindari

Pemerintah dan DPR tentu menyadari adanya kekhawatiran publik terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan UU Perampasan Aset. Sejumlah jaminan perlindungan diklaim telah disiapkan agar regulasi ini tidak berubah menjadi instrumen pemerasan atau alat kepentingan politik aparat penegak hukum.

Keberadaan pengawas independen yang ditunjuk presiden dan disetujui DPR, penerapan beban pembuktian yang berimbang, serta pemanfaatan transparansi digital memang dapat menjadi instrumen perlindungan. Namun, efektivitas ketiganya tidak cukup dijamin melalui pernyataan normatif. Diperlukan desain kelembagaan yang mengatur secara jelas kewenangan pengawas, independensi pelaksanaan tugas, mekanisme pemeriksaan, serta pertanggungjawaban yang dapat diuji secara publik.

Tanpa pengaturan yang operasional, klaim perlindungan tersebut berisiko berhenti sebagai jaminan formal yang tidak cukup kuat membatasi kewenangan aparat. Pengawasan harus memiliki mekanisme kerja yang jelas, akses terhadap informasi, kewenangan melakukan pemeriksaan, dan kemampuan menindaklanjuti temuan penyimpangan. Dengan demikian, independensi pengawasan tidak hanya tercermin dari status kelembagaan, tetapi juga dari kemampuan menjalankan fungsi pengawasan tanpa intervensi pihak yang diawasi.

Pada akhirnya, UU Perampasan Aset menghadirkan dua kemungkinan yang bertolak belakang. Di satu sisi, regulasi ini dapat menjadi instrumen strategis untuk memiskinkan koruptor, memutus aliran keuntungan kejahatan, dan memulihkan kerugian negara maupun korban. Di sisi lain, kewenangan yang luar biasa tanpa pengawasan setara berpotensi menjadikannya alat kekuasaan yang membuka ruang penyalahgunaan oleh aparat. Kedua kemungkinan tersebut hidup berdampingan dalam satu undang-undang yang sama.

Delapan belas tahun penantian tidak otomatis melahirkan keadilan karena pengesahan undang-undang hanyalah awal dari proses yang lebih panjang. Apakah regulasi ini akan mengarah pada pemulihan aset dan perlindungan korban, atau justru melahirkan kekuasaan baru yang lebih sulit dikendalikan, sepenuhnya bergantung pada bagaimana aturan tersebut diimplementasikan dan diawasi.

Tanpa pengawasan independen yang nyata, transparansi yang dapat diverifikasi, serta akuntabilitas aparat yang tidak bisa ditawar, UU Perampasan Aset hanya akan menjadi instrumen yang tegas dalam rumusan, tetapi lemah dalam menghadapi praktik kekuasaan. Pada titik itu, paradoks perampasan aset bukan lagi sekadar persoalan retorika, melainkan ujian nyata bagi kualitas demokrasi Indonesia.