Edukasi Update, Lumajang – Selamat dari bencana tidak berarti masa sulit telah berakhir. Masih ada sederet persoalan, seperti relokasi tempat tinggal dan pemenuhan kebutuhan dasar penyintas. Salah satu masalah yang berlarut hingga kini adalah kepastian untuk berobat. Selama ini, hak penyintas untuk memperoleh layanan kesehatan masih belum dipenuhi oleh pemerintah.
Ketidakpastian Saat Berobat
Dalam pengabdian kepada masyarakat di Desa Sumbermujur, Candipuro, Lumajang, kami memfasilitasi diskusi kelompok terarah (FGD) bersama para kader Gerbangmas (Gerakan Membangun Masyarakat Sehat). Percakapan seputar kesehatan warga terdampak membawa kami pada persoalan kepesertaan BPJS. Beberapa orang memiliki pengalaman bahwa BPJS hanya dapat digunakan untuk satu kali kunjungan saja.
Seorang peserta juga menceritakan pengalamannya mendampingi warga penyandang disabilitas. Cerita itu menunjukkan bahwa kebutuhan untuk berobat, datang bersamaan dengan data kepesertaan BPJS. Para kader dituntut untuk terus mendampingi warga yang membutuhkan pertolongan, sementara kepastian pembiayaannya masih dipertanyakan. Banyak juga yang harus mengeluarkan biaya pribadi untuk berobat. Mulai dari menjual harta benda, bahkan berutang ke sana ke mari.
Berpindah Alamat Tercecer dalam Data
Persoalan tersebut menjadi semakin penting bagi masyarakat terdampak bencana yang harus berpindah tempat tinggal. Perpindahan mereka perlu diikuti dengan pembaruan alamat pada catatan administrasi. Istilah nomaden menggambarkan mobilitas yang perlu dipahami dalam konteks pemulihan pascabencana. Perpindahan itu semestinya diikuti dengan pemutakhiran data dan keberlanjutan perlindungan kesehatan.
Ketika warga berada di antara tempat tinggal lama dan tempat tinggal sekarang, siapa yang memastikan mereka tetap dapat dijangkau? Jangan sampai mereka dikenal sebagai tetangga, didampingi kader, tetapi merasa tidak dianggap ada oleh negara saat membutuhkan layanan.
FGD juga menyinggung pengelompokan kesejahteraan berdasarkan desil. Di tingkat warga, hubungan antara kondisi kehidupan, hasil pendataan, dan akses terhadap bantuan tidak selalu mudah dipahami. Kebingungan tersebut perlu dijawab dengan penjelasan yang bisa dimengerti serta kesempatan memperbaiki data yang tidak sesuai.
Tentu, perpindahan tempat tinggal tidak boleh langsung disimpulkan sebagai satu-satunya penyebab BPJS non-aktif. Status setiap keluarga perlu diperiksa. Namun, ketidakpastian yang disampaikan peserta sudah cukup menjadi alasan untuk mendatangi warga dan menelusuri masalahnya. Menunggu mereka sakit terlebih dahulu akan memperburuk keadaan.
Kegiatan pengabdian ini merupakan giat Departemen Antropologi, Universitas Airlangga, dalam melaksanakan program flagship mandatori perguruan tinggi IMPACTA (Integrated Multi-Partner Action, Collaboration, and SDGs Acceleration). Kegiatan pengabdian ini berfokus pada SDG ke-9, yaitu ketahanan infrastruktur. Kegiatan ini merupakan bagian dari aksi nyata akademisi dalam program Kemitraan Masyarakat Desa Binaan Universitas Airlangga Tahun 2026.
Bagi kami, kolaborasi perlu berangkat dari persoalan yang disampaikan langsung oleh masyarakat. Pengabdian ini menyediakan ruang untuk mendengar dan mempertemukan pengalaman warga dengan pihak yang dapat menanganinya. Hasil diskusi menjadi bekal untuk pendampingan berikutnya, dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas dan kondisi kesehatan keluarga.
Menjemput Warga Memulihkan Perlindungan
Langkah yang dibutuhkan cukup jelas. Pemerintah desa, dinas sosial, dinas kependudukan, layanan kesehatan, dan BPJS Kesehatan perlu menelusuri keluarga yang kepesertaannya bermasalah. Data tempat tinggal aktual harus disandingkan dengan data administrasi. Penyebab non-aktif perlu dijelaskan, dan terus didampingi hingga warga memperoleh kepastian.
Gerbangmas dapat membantu mengenali keluarga yang terlewat. Pengetahuan kader mengenai warga merupakan bekal penting bagi pelayanan yang mendatangi masyarakat. Namun, tanggung jawab penyelesaian administrasi harus didukung oleh lembaga berwenang. Kader membutuhkan jalur koordinasi yang jelas, termasuk tempat untuk mengadu dan petugas yang dapat menindaklanjuti persoalan.
Keberhasilan pemulihan perlu dinilai berdasarkan pengalaman menggunakan layanan. Apakah keluarga yang berpindah sudah tercatat dengan benar? Apakah kepesertaannya aktif? Apakah warga memahami ke mana harus meminta bantuan? Pertanyaan itu lebih dekat dengan kebutuhan penyintas daripada sekadar memastikan kegiatan sudah terlaksana.
Kesehatan keluarga juga bergantung pada kemampuan mencari pertolongan tanpa kehilangan waktu dan penghasilan karena harus berulang kali mengurus berkas. Karena itu, perbaikan data harus disertai layanan yang dapat diakses, penjelasan yang konsisten, dan tindak lanjut yang dapat diverifikasi. Warga perlu mengetahui perkembangan penyelesaian masalahnya sendiri.
Dari Sumbermujur, kita diingatkan bahwa pemulihan berlangsung lebih lama daripada perhatian publik terhadap bencana. Negara perlu mengikuti kehidupan warganya yang berubah. Alamat boleh berpindah. Tetapi, kepastian memperoleh perlindungan kesehatan harus tetap menyertai mereka.
