Edukasi Update, Opini – Badan Pusat Statistik baru saja mengumumkan kenaikan ekonomi Indonesia sebesar 5,11% sepanjang 2025. Angka ini sedikit menguat dibanding capaian 5,03% pada 2024. Pemerintah menyambutnya dengan nada optimistis, menyebutnya sebagai sinyal bahwa fondasi ekonomi kita tetap kokoh.
Namun, dengarlah suara dari sudut-sudut yang berbeda. Di media sosial, khususnya di linimasa yang riuh dengan keluh kesah warga, kenaikan 5,11% itu malah disindir sebagai “konstruksi semu.” Sebuah komentar yang sederhana tapi mengena: “Ibarat gaji naik 10%, tapi harga sembako naik 25%.”
Benarkah pertumbuhan ini hanya fatamorgana? Data BPS dalam laporan “Keadaan Angkatan Kerja Indonesia Februari 2026” justru memperkuat dugaan itu. Pada Februari 2026, jumlah pengangguran kita masih 7,24 juta orang, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka 4,68%. Proporsi pekerja formal malah turun jadi 40,58%, sedangkan pekerja informal terus bertambah. Sebuah ekspansi yang paradoks: PDB naik, tapi pekerjaan yang layak tetap sulit didapat.
Di sinilah konstruksi semu itu terbaca dengan jelas. Kuantitas bertumbuh di atas kertas, tetapi kualitas hidup rakyat jalan di tempat. Lalu siapa yang paling bertanggung jawab? Salah satu kata kunci: kebijakan fiskal.
Ketika Anggaran Besar Tak Sampai ke Rakyat
Begini logikanya. Angka PDB kita sebagian besar ditopang oleh tiga pilar: konsumsi rumah tangga, investasi, dan belanja pemerintah. Pada 2025, total belanja negara mencapai Rp3.421,7 triliun yang meningkat 12,8% dari tahun sebelumnya. Secara akuntansi, setiap rupiah yang dibelanjakan langsung tercatat sebagai pertumbuhan. Sederhananya: semakin besar belanja, maka PDB semakin membengkak.
Pertanyaan yang lebih penting: untuk apa uang sebesar itu? Mourougane dan Pisu (2022), dalam studi OECD, mengingatkan bahwa pertumbuhan yang inklusif di Indonesia mensyaratkan belanja publik yang efisien dan tepat sasaran. Tanpa itu, stimulus fiskal hanya akan dinikmati segelintir kecil pihak tanpa mengubah ketimpangan.
Masalahnya, uang negara lebih banyak mengalir ke sektor-sektor padat modal yang sudah mapan. Sektor-sektor ini memang menyumbang besar ke PDB, tapi tidak banyak menyerap tenaga kerja. Akibatnya, kue ekonomi bertambah, namun yang bisa ikut menikmatinya tetap itu-itu saja. Selebihnya menonton dari pinggiran.
Lalu ada persoalan yang lebih meresahkan: inefisiensi. Beberapa proyek pengadaan aplikasi atau tablet yang nilainya fantastis namun tidak jelas penggunaannya. Sejumlah ekonom menyebutnya belanja tidak produktif, pengeluaran yang meningkatkan angka PDB tanpa menciptakan efek berganda yang berdampak bagi rakyat.
Susilawati dan Kurniawan (2022) membuktikan bahwa efisiensi belanja pemerintah serta kualitas tata kelola kelembagaan sangat menentukan apakah pertumbuhan itu pro-rakyat atau sekadar pro-angka. Ketika belanja tidak efisien, PDB memang tetap naik. Tapi kemiskinan dan pengangguran? Sayangnya tidak banyak berubah.
Tumbuh Hari Ini, Berutang untuk Esok
Lalu dari mana uang belanja sebesar itu? Jawabannya sederhana dan sedikit mengkhawatirkan: utang. Defisit APBN terus melebar, buah dari kebijakan fiskal ekspansif yang mengejar target pertumbuhan tinggi. Akumulasi utang Indonesia kini sudah menembus Rp8.000 triliun. Angka yang sulit dibayangkan.
Yang lebih mengkhawatirkan, proporsi pembayaran bunga utang dalam belanja negara terus membengkak. Setiap tahun, kita membayar lebih banyak hanya untuk bunga, bukan untuk membangun sekolah, rumah sakit, atau irigasi. Sebagian besar belanja “produktif” yang diklaim ternyata hanya ampuh menjaga PDB tahun berjalan.
Sementara itu, beban bergeser ke pundak generasi mendatang. Azzahra dan Haryanto (2023), dalam studi tentang inklusivitas pertumbuhan, menemukan bahwa belanja yang didominasi pos konsumtif dan subsidi justru memperlebar jurang ketimpangan. Sebaliknya, belanja modal untuk infrastruktur dasar dan perlindungan sosial lebih dirasakan manfaatnya oleh rakyat miskin. Tapi porsinya? Masih jauh dari memadai.
Lantas, apa yang dirasakan rakyat sekarang? Survei Konsumen Maret 2026 yang dirilis Bank Indonesia menunjukkan bahwa keyakinan konsumen terus mengalami penurunan: Indeks Keyakinan Konsumen Maret 2026 berada di 122,9, turun tiga bulan berturut-turut. Di pasar-pasar tradisional, harga beras premium masih bertahan di kisaran Rp14.850–Rp17.350 per kilogram. Kenaikan upah riil tidak mampu mengejar. Dan sektor informal, tempat lebih dari separuh pekerja kita bernaung, hampir tidak tersentuh stimulus fiskal.
Merawat Kembali Makna Kemakmuran
Dengan semua fakta tersebut, apakah pantas kita merayakan pertumbuhan 5,11%? Kebijakan fiskal harus dikembalikan ke fungsi aslinya: melindungi warga miskin, menciptakan lapangan kerja, dan menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil. Ini bukan hanya soal pilihan teknis. Namun, soal keberpihakan.
Kita butuh reorientasi total. Dari proyek mercusuar berbiaya tinggi, alihkan anggaran ke investasi padat karya, perkuat jaring pengaman sosial, dan stabilkan harga pangan. Kalau tidak, jangan heran jika pertumbuhan cuma jadi sekadar angka statistik yang dipamerkan.
Kemakmuran sejati tidak direkayasa dalam angka statistik. Namun, tumbuh dari kebijakan yang memihak. Terasa di piring makan setiap keluarga, bukan sekadar di slide presentasi para elite dan birokrat. Dan selama rakyat masih berkutat dengan harga beras dan ketidakpastian upah, kita pantas bertanya ulang: pertumbuhan ini sebenarnya untuk siapa?
Penulis : Harry Yulianto, Dosen STIE YPUP Makassar.
Editor : Alzam Amani
