Penulis : Harry Yulianto, Dosen STIE YPUP Makassar
Edukasi Update, Opini – Di Indonesia, kata “sosialis” dan “komunis” masih sering dipertukarkan, warisan sejarah yang membuat frasa “sosialisme Islam” mudah diprasangkai. Padahal keduanya berbeda secara fundamental: sosialisme Islam berdiri di atas wahyu dan mengakui hak milik, sedangkan komunisme berakar pada materialisme dan ateisme. Menyamakan keduanya bukan hanya keliru, tetapi menutup ruang dialog tentang keadilan sosial dalam tradisi Islam.
Setiap kali frasa “sosialisme Islam” muncul, reaksi pertama sering kali curiga: bukankah itu komunisme berkedok agama? Di Indonesia, kata “sosialis” dan “komunis” masih sering dipertukarkan, terutama dalam debat politik dan ekonomi. Warisan sejarah membuat kata “sosialisme” mudah dicurigai.
Tulisan ini berargumen bahwa sosialisme Islam dan komunisme adalah dua hal yang secara fundamental berbeda, dan menyamakan keduanya bukan hanya keliru secara konseptual, tetapi juga menutup ruang dialog yang produktif tentang keadilan sosial dalam tradisi Islam.
Akar Stigma
Sejarah kelam G30S/PKI membuat kata “komunis” menjadi stigma negatif. Karena sosialisme sering diasosiasikan dengan Marxisme-Leninisme, kata “sosialisme Islam” pun terkena imbasnya. Padahal Tjokroaminoto sudah menulis Islam dan Sosialisme pada 1924, jauh sebelum PKI berdiri, dan menegaskan bahwa sosialismenya bersandar pada Al-Qur’an, serta menolak konsep sosialisme Marx yang dinilainya menjauhkan manusia dari agama.
Sosialisme disempitkan menjadi “komunisme ateis” atau “kepemilikan negara atas segalanya.” Padahal sosialisme adalah payung luas: ada sosialisme Marxis, sosialisme demokratis, sosialisme religius, hingga sosialisme Islam. Kesalahpahaman ini diperparah oleh propaganda Perang Dingin yang membingkai semua sosialisme sebagai ancaman komunisme.
Kesalahan berpikirnya sederhana: “Sosialisme pernah menjadi komunisme, maka semua sosialisme adalah komunisme.” Ini sama kelirunya dengan mengatakan “semua agama pernah melahirkan kekerasan, maka semua agama adalah kekerasan.” Generalisasi semacam ini mengabaikan perbedaan mendasar di dalam tradisi sosialisme itu sendiri.
Perbedaan Fundamental: Sosialisme Islam vs Komunisme
Komunisme berdiri di atas materialisme dialektis dan historis, ateisme, serta kelas sebagai motor sejarah. Sosialisme Islam berdiri di atas wahyu, tauhid, etika transendental, dan keadilan sebagai perintah Tuhan. Tidak ada satu pun ayat Al-Qur’an yang bisa dipakai untuk membenarkan ateisme komunisme.
Komunisme ortodoks menuntut penghapusan hak milik pribadi atas alat produksi. Sosialisme Islam justru mengakui al-milkiyah al-fardiyah, tetapi menolak penimbunan dan monopoli. Zakat mengandaikan adanya harta pribadi yang wajib dizakati, artinya Islam tidak menghapus hak milik, tetapi mengaturnya agar tidak menjadi alat penindasan.
Komunisme menekankan revolusi kelas, diktatur proletariat, dan konflik sebagai keniscayaan sejarah. Sosialisme Islam menempuh dakwah, pendidikan, filantropi, musyawarah, dan reformasi bertahap. Tjokroaminoto menekankan perjuangan melalui kesadaran dan kebersamaan, bukan penghancuran kelas.
Dalam komunisme, manusia adalah produk kekuatan ekonomi dan agama dipandang sebagai candu bagi rakyat. Sementara itu, dalam sosialisme Islam, manusia adalah khalifah yang bertanggung jawab kepada Tuhan, dan agama adalah sumber etika keadilan. Perbedaan antropologis inilah yang membuat keduanya tidak bisa disamakan.
Keduanya memiliki lima perbedaan fundamental. Pertama, soal pijakan: komunisme bertumpu pada materialisme dan ateisme, sedangkan sosialisme Islam pada wahyu dan tauhid. Kedua, soal kepemilikan: komunisme menghapus hak milik pribadi, sementara sosialisme Islam mengakuinya dengan batasan agar tidak menindas. Ketiga, soal cara: yang satu menempuh revolusi kelas, yang lain memilih dakwah, pendidikan, dan filantropi. Keempat, soal manusia: komunisme memandangnya sebagai produk ekonomi, sedangkan sosialisme Islam menempatkannya sebagai khalifah Tuhan. Kelima, soal cita-cita: yang satu membayangkan masyarakat tanpa kelas, sementara yang lain mengarah pada keadilan dan kesejahteraan bersama.
Harga Sebuah Stigma
Stigma ini menutup ruang dialog. Umat Islam jadi alergi terhadap kata “sosial”, padahal nilai keadilan sosial adalah inti ajaran Islam. Stigma ini juga melemahkan potensi filantropi Islam: zakat, wakaf, dan Baitul Mal adalah instrumen redistribusi yang justru sejalan dengan semangat keadilan, tetapi terhambat oleh kecurigaan.
Akibat lebih jauh, wacana kebijakan publik menjadi dangkal. Jika “sosialisme” selalu dicurigai, maka kebijakan seperti jaminan sosial, koperasi, dan ekonomi kerakyatan kehilangan legitimasi keagamaan yang sebenarnya dimilikinya. Pada saat yang sama, stigma “komunis” mudah dipakai untuk mendiskreditkan lawan politik, bukan untuk berdebat secara sehat.
Mengikis Stigma
Ada beberapa langkah yang bisa ditempuh untuk mengoreksi kesalahpahaman ini. Pertama, pisahkan istilah “sosialisme” dari “komunisme” dalam diskusi publik, sebab keduanya tidak identik. Kedua, gunakan istilah yang lebih presisi, seperti “keadilan sosial Islam” atau “ekonomi kerakyatan berbasis nilai”, agar tidak terjebak pada stigma historis.
Ketiga, perkuat literasi sejarah. Tjokroaminoto, KH Hasyim Asy’ari, dan tradisi Nahdlatut Tujjar adalah bukti bahwa Islam Nusantara telah lama mempraktikkan keadilan sosial tanpa perlu menjadi komunis. Keempat, fokus pada substansi, bukan label, sebagaimana mandat Pasal 33 dan amanat sila kelima Pancasila yang menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
Dari Stigma ke Keadilan
Sosialisme Islam bukan komunisme. Menyamakan keduanya adalah kesalahan konseptual yang menutup ruang dialog tentang keadilan. Yang perlu ditakutkan bukanlah kata “sosial”, melainkan ketimpangan yang dibiarkan.
Islam telah lama punya jawaban untuk itu, tanpa perlu menjadi komunis. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah kita berani menyebut kata “sosial”, melainkan apakah kita berani membiarkan ketimpangan terus berlangsung di depan mata?
