Edukasi Update, Daerah – Pada Jumat, 17 Januari 2025, tujuh organisasi mahasiswa asal Madura, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, mengadakan kolaborasi dalam bentuk Seminar Internasional Kemaduraan. Dengan tema “Pasca Pesta Rakyat (Pilkada): Harapan Baru Pemerintah Daerah dalam Merespon Perkembangan SDM Madura,” acara ini digelar secara daring dan menghadirkan berbagai narasumber, termasuk Abdul Hamid (Direktur Visi Indonesia), Imam Hidayat, S.Sos., M.M. (Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Pemprov Jawa Timur), dan Zuhairi Miswari, Lc. (Dubes Indonesia untuk Tunisia).
Acara yang diprakarsai oleh organisasi mahasiswa seperti KBMMBR, FSM KMY, Forgama Mesir, hingga Fosmaya Yaman ini lahir dari kegelisahan bersama akan stagnasi pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Madura.
Ketua panitia, Ach Nurul Luthfi, mengungkapkan bahwa meskipun pesta demokrasi, termasuk Pilkada 2024, telah bergulir, dampaknya terhadap kemajuan empat kabupaten di Madura tidak signifikan. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Madura masih tertinggal dibanding daerah lain di Jawa Timur.
Sampang, misalnya, mencatatkan angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) terendah, sementara Sumenep mencatatkan angka Umur Harapan Hidup (UHH) terendah di Jawa Timur. Di sisi lain, tingginya angka kemiskinan dan minimnya lapangan pekerjaan memperburuk situasi.
“Tren peningkatan IPM Jawa Timur tiap tahun berbanding terbalik dengan stagnasi di Madura,” kata Luthfi.
Abdul Hamid menyampaikan kritik tajam terhadap pemerintah Jawa Timur yang dinilainya gagal memahami esensi kebutuhan lokal Madura. Menurutnya, minimnya roadmap pengembangan SDM menjadi akar masalah. “Kualitas SDM yang tinggi seharusnya berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.
Hamid juga menyoroti alokasi APBD di kabupaten Madura, seperti Sumenep, yang lebih banyak digunakan untuk belanja langsung dibandingkan investasi jangka panjang seperti infrastruktur pendidikan dan kesehatan.
Jembatan Suramadu, yang telah beroperasi lebih dari satu dekade, dinilai tidak memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Madura.
Meski demikian, Hamid juga menggarisbawahi bahwa masyarakat, termasuk mahasiswa, memegang peran penting dalam mengawasi, mengkritik, dan menjadi mitra pemerintah. Ia mendorong pemerintah untuk menyediakan sarana seperti beasiswa dan fasilitas belajar yang memadai, sementara mahasiswa diharapkan kembali ke daerah untuk berkontribusi.
Menanggapi kritik tersebut, Deni Prasetyo Anggoro, mewakili Pemprov Jawa Timur, menjelaskan bahwa pemerintah telah berupaya memberdayakan SDM Madura melalui beasiswa yang diberikan kepada lebih dari 5.680 mahasiswa periode 2019-2024. Namun, ia mengakui fokus utama masih pada pemberdayaan pesantren sebagai bagian dari kearifan lokal Madura.
Deni juga memaparkan rencana 2025 pemerintah Jawa Timur untuk optimalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi pesantren. Langkah ini didukung regulasi seperti Perpres No. 68 Tahun 2022 dan Pergub Jatim No. 38 Tahun 2024, yang menargetkan revitalisasi pendidikan vokasi di pesantren.
Seminar ini menjadi ajang refleksi bagi semua pihak, baik pemerintah, mahasiswa, maupun masyarakat. Meski kritik tajam dilontarkan, harapan tetap ada untuk membawa Madura keluar dari stagnasi. Dengan potensi besar yang dimiliki, upaya kolaboratif dan strategis menjadi kunci untuk mengubah wajah Madura menjadi lebih maju, sejahtera, dan mandiri.
